Antara Ruang, Kota, dan Kekerasan

Seorang pemuda berinisial K, 23 tahun meninggal dalam bentrokan di Jalan Tambak 1, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/7/2026).

Seharusnya pagi itu berlalu dengan damai, suasana pecah ketika geberan kencang sepeda motor meraung di depan gerobak nasi uduk.

Seorang pembeli nasi uduk disebut menolak membayar makanan, meski sudah ditagih oleh penjual. Ia kemudian pergi sambil menancap kencang gas sepeda motornya.

Tak berselang lama, pembeli itu kembali bersama sekelompok orang dan menghancurkan gerobak nasi uduk. Insiden itu menyulut amarah warga dan berujung bentrokan.

Ketika konflik mereda, dua orang dilarikan ke rumah sakit. Salah satunya pemuda berinisial K yang menghembuskan nafas terakhirnya di ruang rawat. Tujuh orang jadi tersangka, empat orangnya dijerat pasal pengrusakan gerobak, tiga orangnya pengeroyokan fatal.

Kisah kekerasan seperti diatas sudah menjadi latar citra ibu kota Indonesia, Jakarta. Seakan huruf K dalam nama Jakarta adalah akronim dari; kekerasan, kriminalitas, kerusuhan, dan kejahatan.

Belum lagi kisah-kisah mengenai preman dan pencopetan, atau bahkan mengenai pergerakan mafia dan gangster yang ditengarai sebagai pengendali Jakarta di balik Pemda (pemerintah daerah). Hampir mirip dengan Gotham City dalam hikayat super hero Batman.

Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia memiliki pengalaman panjang pembentukan ruang dari sebelum kemerdekaan hingga kiwari. Mulai dari menjadi markas singgah kompeni, pusat pergerakan nasionalis, pusat komersial, hingga kini yang digadang akan menjadi Global City.

Perjalanan pembentukan ruang tersebut dipengaruhi banyak aspek, salah duanya adalah keinginan pemerintah dan inovasi kapitalis. Aspek ketiga, yang seharusnya penting, yaitu warga hampir selalu diabaikan. Sejak berdiri, Jakarta memang hampir tidak pernah berpihak pada penduduknya sendiri.

Di sisi lain, ada aspek marjinal yang hampir luput dilihat dari proses pembentukan ruang di Jakarta: kekerasan.

Jerome Tadie, seorang ahli geografi urban, peneliti di Institut de Recherche pour le Development atau Lembaga Riset untuk pembangunan di dalam Umite de Recherce Migrations Et Societe (Urmis) di Paris, mengemas pembahasan ini dalam bukunya Jakarta Keras: Ruang Rawan Metropolitan 1965–1998.

Karya Jerome Tadie mengisahkan pergulatan ruang dan kekerasan yang terjadi di Jakarta pada 1965–1998. Selama dua tahun ia menetap di kelurahan Tanah Tinggi, wilayah tersohor karena kriminalitas, tawuran, kumuh, dan segudang negatifitas yang sangat mewakilkan penelitiannya.

"Saya memilih Tanah tinggi sebagai wilayah hunian karena sejumlah alasan. Dekat dengan pasar dan stasiun Senen, bercitra buruk sejak Indonesia merdeka." Hal 33.

Tadie melalui penelitiannya mencoba memberi gambaran bagaimana kekerasan membentuk ruang.

Ruang

Untuk memahami penelitian Tadie, perlu kiranya memahami konsep ruang dalam kajian sosiologi perkotaan. Konsep ruang awal muncul dari mazhab sosiologi Amerika, Chicago School pada awal perang dunia II. Kala itu konsep ini terinspirasi dari pertumbuhan kota Chicago yang mulanya hanya berpenduduk 100, lalu melonjak pada 1960 an menjadi 3,3 juta.

Konsep ruang digunakan untuk melihat bagaimana interaksi sosial dapat menghidupkan kawasan tertentu, atau juga sebaliknya, melihat interaksi sosial yang membentuk kawasan tertentu. Konsep ini tidak terbatas teritori, cukup fleksibel, tergantung seberapa besar interaksi sosial dapat membentuk ruangnya.

Kota

Tadie membagi pembahasannya dalam tiga babak:

Babak pertama ia mulai dengan membahas kerusuhan. Ia mendata tiga kerusuhan besar setelah prahara 1965; malapetaka 15 Januari 1974 (Malari), kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli), dan huru-hara Mei 1998.

Ketiga peristiwa ini turut andil memperburuk citra Jakarta. Kerusuhan meninggalkan trauma kolektif, memunculkan rasa "tidak aman" dalam benak penduduk Jakarta.

Rasa itu terus tumbuh bukan hanya akibat kerusuhan besar, tapi juga kekerasan sehari-hari di Jakarta. Mulai dari pencopetan, penodongan, tawuran, pemalakan, sampai dengan pembunuhan semuanya ikut menyuburkan tumbuh kembang rasa "tidak aman".

Babak kedua ia lanjutkan dengan membahas kekerasan dan penyimpangan sehari-hari. Ia mulai dari pencopetan dan penodongan, biasanya terjadi di tempat ramai seperti pasar, terminal, dan jalan-jalan padat.

Lalu tawuran, terdapat tawuran warga dan pelajar. Tawuran antarwarga lebih dimotivasi oleh perebutan ruang dan lapak penjualan. Seperti yang dicontohkan di Tanah Tinggi, tawuran antar warga merupakan dampak dari minim ketersediaan ruang terbuka dan prasarana.

"dalam konteks pengangguran, kepadatan sangat tinggi, dan ketiadaan prasarana, ruang menjadi pertaruhan: sebagai alat pengendali (pembagian ruang hiburan, misalnya), alat jati diri juga." Hal 89

Sedangkan tawuran pelajar lebih didorong oleh penunjukkan eksistensi. Hal ini tergambar dari sebaran tawuran yang sering kali tidak terjadi di wilayah sekolah, tapi di trayek bus tempat rival antar sekolah berjumpa.

Setelah itu prostitusi. Tadie menggambarkan penyimpangan prostitusi sebagai penyimpangan yang membuat ruangnya sendiri. Karena lebih sering muncul di kawasan dengan minim pengawasan polisi.

Terakhir Tadie membahas mengenai vigilante berjamaah. Sebuah tindakan main hakim sendiri di jalananan secara beramai-ramai. Kekerasan ini muncul sebagai ekspresi ketidakpuasan akan kejahatan dan penanganan negara.

Babak terakhir Tadie lebih banyak membahas soal preman. Sesosok paradoks yang dikagumi karena kemampuan dan pengetahuannya mengendalikan wilayah, tapi juga ditakuti karena kekuatannya.

Preman menggunakan kekerasan untuk menguasai suatu wilayah. Biasanya preman bekerja dengan menawarkan jasa keamanan, tapi terkadang, bila sudah berhubungan dengan entitas politik, preman menawarkan jasa apa saja sesuai bayaran.

Selain meresahkan bagi sebagian masyarakat, preman juga dikagumi terutama bagi masyarakat miskin yang sering kali tidak dapat akses akan keamanan. Kemampuan preman mengendalikan dan menyelesaikan sebuah konflik (dengan atau tanpa kekerasan) menjadi modal sosialnya diterima masyarakat.

Semua kekerasan dan penyimpangan yang telah Tadie bahas turut andil dalam menciptakan rasa "tidak aman" yang mana bila suatu kawasan sudah mengakumulasi banyak rasa "tidak aman" maka akan muncul "kerawanan", puncak dari rasa "tidak aman" suatu kawasan sehingga mendapat stigma buruk.

Kekerasan dan penyimpangan juga membentuk ruangnya sendiri yang akhirnya berpengaruh pada pembentukan ruang kota. Seperti preman yang memajaki pedagan di trotoar tempat kekuasaanya.

Kekerasan

Pada akhirnya Jerome Tadie hanya ingin mengisahkan bagaimana kekerasan turut andil dalam kehidupan urban di Jakarta khususnya dari periode 1965-1998. Kekerasan, meski secara spasial tidak berpengaruh langsung dalam pembentukan kota, sedikitnya tetap berpengaruh terhadap dinamika urban.

Dalam pengendalian kota, pemerintah, khususnya Pemda memang memiliki kekuatan besar untuk mengkoordinasi kota. Tapi tetap ada saja ruang-ruang yang tak terjangkau olehnya.

Pada titik itu kekerasan dan penyimpangan mengambil peran. Terutama bagi masyarakat terpinggir yang sulit mengakses keamanan dan kemapanan, ilegal adalah salah satu jalan.

Bagi masyarakat menengah atas, perlindungan ekstra jadi kebutuhan. Munculnya portal, pagar tinggi, dan gerbang komplek adalah karya yang diakibatkan oleh rasa "tidak aman".

Lebih maju lagi, perlindungan tersebut berubah menjadi gated community, sebuah komplek eksklusif yang berusaha melindungi asetnya dari mara bahaya dari luar. Bisa juga menggandeng preman.

Sumbangsih Jerome Tadie dalam karyanya ini adalah cakrawala yang lebih luas, terkait kota dan dinamikanya. Kehidupan kota berjalan dengan dua kaki, formal dan informal, resmi dan tidak, pengaruh dan kekerasan.

Asbabur Riyasy adalah Columnist Manager, Premature Authoring—Hub.

Contact

Contact us on IG

© 2025. All rights reserved.