Dimensi Ekonomi Perang di Timur Tengah
Ilmuwan politik Arab, spesialis hubungan internasional.
KARANGAN PANTAU CERDIK CENDIKIAKARANGAN PANTAU ALIH LINGUA
Walid Abd al-Hay
3/12/20264 min read


Dimensi Ekonomi Perang di Timur Tengah
Dalam gambaran ekonomi perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, dengan latar arena Arab, tampak dua dimensi utama. Dimensi pertama berkaitan dengan minyak, sedangkan dimensi kedua berkaitan dengan senjata.
Pertama: minyak.
Masalah pertama adalah bahwa Iran merupakan salah satu produsen minyak besar bersama negara-negara Teluk Persia. Pada saat yang sama, Selat Hormuz—yang dilalui sekitar 20 persen minyak yang memasuki pasar dunia—berada dalam lingkup pengaruhnya. Sejak pecahnya perang dan meningkatnya kontrol Iran atas selat tersebut, volume minyak yang mengalir ke pasar internasional mengalami penurunan yang nyata—terlepas dari pernyataan Donald Trump. Pada saat yang sama, serangan terhadap infrastruktur minyak, fasilitas pengolahan, dan kapal tanker di sejumlah negara semakin memperbesar ketidakstabilan pasar energi.
Pertama, hal ini menyebabkan berkurangnya pasokan minyak di pasar global. Penyebabnya mencakup ketidakstabilan politik seperti perang yang sedang berlangsung di Teluk Persia, penurunan produksi di negara-negara produsen utama, serta gangguan pada jalur pasokan. Akibatnya, harga minyak naik hampir secara otomatis. Kenaikan harga ini tercermin dalam biaya berbagai barang yang proses produksinya bergantung pada minyak: transportasi darat, laut, dan udara; sektor industri; pembangkitan listrik; serta pertanian—mulai dari pengolahan tanah hingga transportasi, distribusi, dan produksi pupuk. Rangkaian proses ini pada akhirnya menghasilkan fenomena yang dikenal sebagai inflasi dorongan biaya (cost-push inflation).
Kedua, tekanan inflasi memengaruhi sektor moneter dan keuangan. Kenaikan harga minyak mendorong bank-bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Dalam kondisi seperti ini, nilai obligasi yang telah diterbitkan sebelumnya biasanya menurun, karena imbal hasil obligasi lama—yang diterbitkan sebelum krisis minyak—menjadi lebih rendah dibandingkan obligasi baru dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Akibatnya harga obligasi turun dan pasar keuangan memasuki fase volatilitas yang meningkat.
Ketiga, muncul pertanyaan mengenai dampak proses-proses ini terhadap nilai tukar dolar. Di sini terdapat tiga kemungkinan utama.
Skenario pertama adalah penguatan dolar akibat kenaikan suku bunga. Jika inflasi mendorong Federal Reserve menaikkan suku bunga, maka aset yang berdenominasi dolar menjadi lebih menarik. Hal ini mendorong arus masuk modal global ke pasar Amerika dan pada akhirnya memperkuat nilai dolar.
Skenario kedua berkaitan dengan meningkatnya permintaan terhadap dolar karena perdagangan minyak dunia sebagian besar dilakukan menggunakan mata uang Amerika—yang dikenal sebagai sistem petrodolar. Kenaikan harga minyak memaksa negara-negara mencari tambahan sumber daya dolar untuk membayar impor energi. Hal ini meningkatkan permintaan global terhadap dolar dan memperkuat posisinya.
Namun terdapat pula kemungkinan yang berlawanan. Jika harga minyak mencapai tingkat yang sangat tinggi, hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Dalam situasi seperti itu, permintaan terhadap aset-aset Amerika dapat menurun, yang pada gilirannya memberi tekanan negatif terhadap nilai dolar.
Secara umum, rantai ekonomi dari proses ini dapat dijelaskan sebagai berikut: berkurangnya pasokan minyak akibat perang serta meningkatnya biaya transportasi dan asuransi mendorong kenaikan harga. Kenaikan harga memperbesar biaya produksi dan mempercepat inflasi. Inflasi kemudian memicu kenaikan suku bunga. Hal ini menurunkan nilai obligasi sekaligus meningkatkan permintaan terhadap dolar.
Kenaikan harga minyak juga berarti terjadinya redistribusi kekayaan dari negara-negara konsumen menuju negara-negara produsen, karena pendapatan para penjual minyak meningkat secara signifikan. Hal ini memperbesar pengaruh geopolitik negara-negara penghasil minyak. Pada saat yang sama muncul proses reinvestasi dari pendapatan minyak di pasar keuangan internasional—terutama di Amerika Serikat dan Eropa—yang dikenal sebagai daur ulang petrodolar (petrodollar recycling).
Jika harga minyak yang tinggi bertahan dalam jangka waktu lama, hal ini dapat memicu inflasi global dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan dalam kasus ekstrem dapat menyebabkan resesi—seperti yang terjadi pada dekade 1970-an. Namun skenario tersebut dapat berubah apabila sejumlah kondisi terpenuhi.
Pertama, apabila minyak mulai secara bertahap diperdagangkan dan dinilai menggunakan mata uang selain dolar.
Kedua, apabila cadangan devisa internasional dialihkan dari obligasi Amerika menuju aset lain, misalnya aset Tiongkok atau instrumen keuangan lainnya.
Ketiga, apabila proses-proses tersebut mendorong terbentuknya sistem keuangan paralel. Dalam kondisi seperti itu, permintaan global terhadap dolar dan surat utang Amerika dapat menurun. Akibatnya biaya pelayanan utang pemerintah Amerika Serikat akan meningkat, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan serius terhadap sistem keuangan Amerika. Kekhawatiran inilah yang menjelaskan sikap waspada Washington terhadap sejumlah blok internasional, seperti BRICS. Apabila proses tersebut mencapai tahap akhir, hal itu dapat berarti berakhirnya sistem petrodolar—meskipun hasil semacam itu tetap bergantung pada terpenuhinya kondisi-kondisi yang disebutkan sebelumnya.
Dimensi kedua dari gambaran ekonomi perang berkaitan dengan perdagangan senjata.
Sebagaimana diketahui, kompleks industri militer Amerika—istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Dwight Eisenhower—merupakan salah satu faktor paling berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di Amerika Serikat. Kompleks ini mencakup perusahaan-perusahaan pertahanan besar, Pentagon dan lembaga-lembaga terkait, pusat-pusat riset strategis, serta sebagian anggota Kongres yang memiliki hubungan dengan pembiayaan industri pertahanan.
Seluruh aktor ini memperoleh manfaat dari konflik militer. Perang menyebabkan peningkatan anggaran pertahanan, memperbesar permintaan terhadap persenjataan, serta mempercepat program modernisasi militer. Pada akhirnya, proses ini meningkatkan pendapatan perusahaan-perusahaan besar seperti Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, dan Boeing.
Namun arti penting perdagangan senjata tidak terbatas pada aspek ekonomi semata. Ia juga memperluas pengaruh politik negara-negara produsen senjata, karena negara-negara yang terlibat konflik menjadi semakin bergantung pada pemasok senjata untuk memperkuat kemampuan militer mereka. Penjualan senjata sering kali disertai dengan syarat-syarat politik dan ekonomi tertentu. Donald Trump dianggap sebagai salah satu presiden Amerika yang paling jelas mengaitkan dua dimensi tersebut.
Dari sudut pandang ekonomi, Iran dapat memperoleh keuntungan dengan meningkatkan tekanan terhadap pasar minyak, memperpanjang krisis, dan memperbesar ketegangan di sekitar pasokan energi. Dalam situasi seperti itu, hasil ekonomi bagi Amerika Serikat bisa saja berada di bawah ekspektasi, bahkan menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan. Namun skenario semacam ini hanya mungkin terjadi apabila terdapat koordinasi yang lebih erat di antara para sekutu Iran.
Pemungutan suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini menunjukkan menguatnya pendekatan pragmatis Rusia dan Tiongkok. Kedua negara memilih untuk menahan diri dalam pemungutan suara tersebut guna menjaga keseimbangan antara pihak-pihak yang berkonflik. Pada saat yang sama, keputusan Dewan Keamanan kini tidak lagi memiliki bobot moral dan politik yang sama seperti sebelumnya, dan pengaruhnya terhadap politik internasional semakin terbatas.
Walid Abd al-Hay
Ilmuwan politik Arab, spesialis hubungan internasional.
