From transactions to strategy: Rethinking Southeast Asia’s ties with the Middle East

Selat Malaka tidak lagi sekadar menjadi jalur perdagangan—selat ini semakin menjadi jembatan strategis yang menghubungkan Asia Tenggara dan Timur Tengah.

Selama beberapa dekade, negara-negara Asia Tenggara memandang kawasan Teluk terutama sebagai sumber energi. Persepsi tersebut perlahan berubah. Pertimbangan ekonomi, budaya, dan geopolitik membentuk hubungan yang semakin kompleks. Struktur hubungan tersebut masih bersifat asimetris — negara-negara Teluk menyediakan modal dan energi, sementara Asia Tenggara menawarkan pasar, tenaga kerja, dan logistik — tetapi terdapat upaya yang semakin besar untuk mendiversifikasi kerja sama ke bidang-bidang seperti ekonomi halal, keuangan Islam, dan sektor digital.

Meski demikian, hubungan ini belum berkembang menjadi kemitraan strategis yang utuh. Keterlibatan masih sebagian besar bersifat bilateral dan didorong oleh kepentingan ekonomi. Berbagai inisiatif terbaru, termasuk KTT ASEAN–GCC perdana di Riyadh pada Oktober 2023 dan KTT kedua di Kuala Lumpur pada Mei 2025 — yang secara khusus berkembang menjadi format trilateral dengan partisipasi Tiongkok — mencerminkan adanya kemauan politik yang semakin besar untuk memperdalam hubungan. Namun, kedalaman institusionalnya masih terbatas.

Hubungan yang terus berkembang ini khususnya terlihat dalam cara Asia Tenggara merespons perkembangan politik di Timur Tengah. Dalam isu Palestina, terdapat landasan simpati yang konsisten di seluruh kawasan, yang dibentuk oleh pengalaman anti-kolonial bersama dan, di negara-negara dengan mayoritas Muslim, oleh komitmen normatif terhadap perjuangan Palestina. Namun, posisi tersebut tidak sepenuhnya seragam.

Banyak negara Asia Tenggara menyeimbangkan sikap moral tersebut dengan pertimbangan ekonomi dan strategis. Sebagian mempertahankan hubungan perdagangan, bahkan hubungan keamanan, dengan Israel, sementara negara lainnya menyesuaikan posisi mereka dengan mempertimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat. Politik domestik juga memainkan peran — pemerintah merespons sentimen publik dan terkadang menjadikan isu-isu tersebut sebagai bagian dari kompetisi politik. Akibatnya, dukungan terhadap Palestina sering kali lebih kuat pada tataran retorika daripada dalam kebijakan yang bersifat material.

Pola serupa juga dapat dilihat dalam respons Asia Tenggara terhadap perang Amerika Serikat baru-baru ini terhadap Iran. Malaysia mengambil sikap yang lebih vokal, mengkritik agresi eksternal dan menyerukan gencatan senjata. Indonesia lebih berhati-hati. Sebagian besar negara memilih untuk bersikap netral, dengan mempertimbangkan risiko ekonomi dan strategis yang dipersepsikan terkait dengan ketidakstabilan — khususnya di jalur-jalur maritim penting seperti Selat Hormuz. Singapura, sebaliknya, mengambil posisi yang lebih kritis terhadap respons Iran, yang mencerminkan posisi strategisnya yang khas. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan kecenderungan yang lebih luas: negara-negara Asia Tenggara menyeimbangkan prinsip-prinsip politik dengan stabilitas ekonomi dan fleksibilitas strategis, umumnya menyampaikan posisi mereka melalui seruan untuk de-eskalasi, penghormatan terhadap hukum internasional, dan ketergantungan pada kerangka kerja multilateral.

Dalam konteks ini, Selat Malaka memperoleh signifikansi yang lebih luas. Bagi kekuatan-kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, selat ini merupakan jalur perdagangan yang vital sekaligus ruang bagi persaingan strategis. Bagi negara-negara Timur Tengah, selat ini merupakan jalur kehidupan — sebagian besar ekspor energi dari negara-negara Teluk menuju Asia Timur melewati jalur ini, sehingga stabilitasnya secara langsung berkaitan dengan keamanan ekonomi mereka. Ketegangan global baru-baru ini semakin menegaskan betapa rentannya titik-titik sempit strategis seperti ini, sehingga meningkatkan kepentingan atas hubungan yang stabil antara kedua kawasan.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana bergerak melampaui hubungan yang sebagian besar bersifat transaksional.

Langkah pertama adalah melembagakan dialog melalui platform keterlibatan yang lebih teratur dan fleksibel. Interaksi masih terbatas dan sering kali bersifat ad hoc, dengan partisipasi jalur kedua (track-two) yang relatif lemah. Dalam banyak hal, kedua kawasan masih memandang satu sama lain dari kejauhan.

Ruang lingkup kerja sama juga perlu diperluas — melampaui energi dan tenaga kerja menuju logistik, pengembangan pelabuhan, integrasi rantai pasok, dan konektivitas digital. Bidang-bidang non-ekonomi seperti koordinasi politik, pertukaran budaya, dan hubungan antarmasyarakat juga sama pentingnya dalam membangun kemitraan yang lebih berkelanjutan.

Jaringan pengetahuan juga penting. Kolaborasi yang lebih kuat di antara lembaga pemikir, institusi akademik, dan komunitas kebijakan dapat membantu membentuk kerangka kerja yang lebih koheren bagi kerja sama. Asia–Middle East Centre (AMEC) telah berkontribusi dalam upaya ini dengan menyelenggarakan dialog mengenai hubungan ASEAN–GCC, tetapi inisiatif semacam itu tidak dapat tetap berdiri sendiri. Dukungan pemerintah yang lebih besar dan partisipasi institusional yang lebih luas akan diperlukan untuk mendorong agenda ini ke depan.

Selat Malaka tidak lagi seharusnya dipandang semata-mata sebagai jalur lintasan barang. Fondasi bagi kemitraan Asia Tenggara–Timur Tengah yang lebih kuat sebenarnya telah tersedia. Tantangannya sekarang adalah bagaimana lebih banyak aktor membangun fondasi tersebut — dan mengubah kedekatan geografis menjadi kerja sama strategis yang nyata.

Dr Muslim Imran is the director of the Asia Middle East Center for Research and Dialogue.

terjemahan bebas melalui: https://theedgemalaysia.com/node/812619

Contact

Contact us on IG

© 2025. All rights reserved.