Makan Bergizi Gratis di Negeri yang Pangan Lokalnya Beragam

Oleh : Haris Martondi Hasibuan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan negara dengan tujuan yang secara moral sulit ditolak: memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Dalam negara yang masih menghadapi persoalan seperti Stunting, kebijakan yang berupaya memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang layak tentu merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, seperti banyak kebijakan publik lainnya, persoalan utama sering tidak terletak pada niat, melainkan pada cara kebijakan itu dirancang dan dipahami dalam konteks sosial masyarakat yang sangat beragam.

Indonesia bukan hanya negara besar secara geografis, tetapi juga sangat kompleks secara budaya dan ekologi. Dalam kerangka ilmu sosial, keragaman ini sering dipahami melalui pendekatan Antropologi, yang melihat masyarakat bukan sekadar kumpulan individu, melainkan sistem kehidupan yang terbentuk dari sejarah panjang interaksi manusia dengan lingkungannya. Pola makan, misalnya, bukan hanya persoalan selera atau kebiasaan, tetapi merupakan hasil adaptasi ekologis dan kultural yang berkembang selama ratusan tahun.

Dalam perspektif Antropologi Pangan, makanan dipahami sebagai bagian dari sistem sosial dan ekologi. Setiap masyarakat mengembangkan pola pangan yang sesuai dengan kondisi alam, teknologi, dan budaya mereka. Masyarakat pesisir secara alami

mengandalkan ikan sebagai sumber protein utama. Di wilayah pegunungan, sayuran, umbi, dan ternak kecil lebih dominan dalam pola konsumsi. Sementara di beberapa wilayah timur Indonesia, jagung atau sagu menjadi basis pangan utama. Sistem pangan ini bukan sekadar tradisi, melainkan hasil dari proses panjang adaptasi manusia terhadap lingkungan yang mereka huni.

Di sinilah muncul pertanyaan penting terhadap kebijakan gizi yang dirancang secara nasional: apakah pendekatan yang terlalu seragam mampu menjawab keragaman sistem pangan yang ada di masyarakat? Negara tentu membutuhkan standar yang jelas dalammerumuskan kebijakan gizi. Ilmu gizi modern menetapkan ukuran seperti Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebagai rujukan untuk memastikan kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien terpenuhi. Namun standar nutrisi tidak selalu identik dengan standar makanan. Protein, karbohidrat, dan vitamin dapat diperoleh dari berbagai sumber pangan yang berbeda, tergantung pada kondisi lokal masyarakat.

Dalam kajian pembangunan, pendekatan yang terlalu menekankan standardisasi sering disebut sebagai pendekatan teknokratis. Teori pembangunan dari ekonom seperti Amartya Sen mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak boleh hanya melihat manusia sebagai objek statistik, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang kompleks. Pembangunan yang efektif harus memperhatikan konteks sosial dan budaya tempat kebijakan itu dijalankan. Tanpa pemahaman terhadap konteks tersebut, kebijakan berisiko kehilangan relevansinya di tingkat masyarakat.

Kritik serupa juga muncul dalam pendekatan Ekologi Budaya yang dikembangkan oleh antropolog seperti Julian Steward. Dalam teori ini, sistem produksi dan konsumsi pangan dipahami sebagai hasil hubungan antara manusia dan lingkungannya. Artinya, pola pangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekologis tempat mereka hidup. Kebijakan yang mengabaikan hubungan ini berpotensi mengganggu keseimbangan sistem pangan lokal yang telah terbentuk secara historis.

Dalam konteks ini, kritik terhadap MBG bukan berarti menolak upaya negara memperbaiki gizi masyarakat. Kritik tersebut lebih merupakan pengingat bahwa kebijakan gizi nasional tidak bisa dipisahkan dari keragaman sistem pangan yang ada di masyarakat. Jika program gizi terlalu bergantung pada model distribusi makanan yang seragam, ada kemungkinan sistem pangan lokal justru terpinggirkan. Padahal keragaman pangan merupakan salah satu kekuatan terbesar Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang.

Banyak lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization justru mendorong pendekatan local food-based nutrition, yaitu program gizi yang memanfaatkan sumber pangan lokal sebagai basis pemenuhan kebutuhan nutrisi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mempertahankan keragaman budaya pangan.

Dengan kata lain, tantangan kebijakan gizi di Indonesia bukan sekadar bagaimana negara menyediakan makanan bagi anak-anak sekolah, tetapi bagaimana negara mampu menghubungkan standar nutrisi nasional dengan sistem pangan lokal yang hidup di masyarakat. Tanpa upaya tersebut, kebijakan gizi berisiko menjadi program administratif yang berhasil secara statistik, tetapi kurang berakar dalam realitas sosial masyarakat.

Pada akhirnya, memperbaiki gizi generasi masa depan tidak cukup hanya dengan menyediakan makanan bergizi. Negara juga perlu memahami bahwa cara masyarakat makan hari ini merupakan hasil dari sejarah panjang interaksi manusia dengan lingkungan, budaya, dan ekonomi mereka. Dalam negara yang beragam seperti Indonesia, memahami keragaman tersebut bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan syarat utama agar kebijakan benar-benar bekerja di tengah masyarakat.