Tucker Carlson: Amerika Harus Mengambil Kembali Kedaulatannya

Dalam salah satu monolog paling tajam yang pernah disiarkan di media Amerika, Tucker Carlson membuka programnya dengan serangan langsung terhadap struktur kekuasaan yang, menurutnya, telah membentuk kebijakan luar negeri Washington. Fokusnya jelas: hubungan Amerika Serikat dengan Israel, serta dampaknya terhadap keputusan strategis Amerika sendiri.

Carlson memulai dengan premis sederhana namun eksplosif. Menurutnya, Israel tidak menginginkan Iran sebagai negara kuat dan stabil, melainkan kondisi sebaliknya—fragmentasi internal dan konflik etnis yang berkepanjangan, yang akan menciptakan kelemahan struktural permanen. Kondisi seperti itu, dalam pandangannya, lebih menguntungkan bagi Israel.

Namun bagi Amerika Serikat, skenario tersebut justru berbahaya. Stabilitas Iran, khususnya dalam konteks kontrol teritorial, dianggap penting untuk menjaga jalur strategis seperti Selat Hormuz tetap terbuka. Tanpa otoritas negara yang terpusat, wilayah tersebut berisiko jatuh ke dalam kekacauan—di mana aktor non-negara, dengan kemampuan minimal seperti ranjau atau drone, dapat dengan mudah mengganggu arus perdagangan global.

Dampaknya tidak berhenti pada aspek militer. Carlson menekankan bahwa ekonomi Amerika, sebagai bagian dari sistem global, sangat rentan terhadap gangguan semacam ini. Krisis energi akan beresonansi ke krisis ekonomi yang lebih luas, disertai potensi gelombang pengungsi yang tidak hanya menghantam Eropa, tetapi juga Amerika Serikat sendiri.

Ia kemudian mengangkat isu tujuan perang yang kabur. Narasi resmi sering merujuk pada ancaman program nuklir Iran, tetapi menurut Carlson, badan intelijen Amerika sendiri berulang kali menyimpulkan bahwa ancaman tersebut tidak bersifat segera. Ia menarik paralel langsung dengan narasi “senjata pemusnah massal” menjelang invasi Irak—sebuah contoh klasik bagaimana justifikasi politik dibangun di atas dasar yang rapuh.

Dalam kerangka ini, Carlson melihat adanya ketidaksesuaian mendasar antara tujuan Amerika dan tujuan Israel. Kesalahan pertama, menurutnya, adalah mengikat diri pada negara lain yang memiliki agenda berbeda. Kesalahan berikutnya lebih operasional: jika tujuan Amerika adalah menghentikan perang melalui negosiasi, maka langkah logis adalah memaksakan disiplin pada sekutu—dalam hal ini Israel.

Ia menggambarkan situasi ini dengan analogi yang provokatif: sebuah negara besar yang mengikuti arahan negara kecil yang sepenuhnya bergantung padanya. Dalam logika hubungan kekuasaan, ini tidak masuk akal. Namun dalam praktiknya, itulah yang terjadi.

Carlson juga menyoroti bahwa bahkan dalam momen kritis, Washington tidak secara efektif mengendalikan perilaku Israel. Ia merujuk pada kekhawatiran internal bahwa tindakan sepihak Israel—termasuk operasi militer agresif—dapat menggagalkan upaya diplomatik. Akibatnya, peluang menuju gencatan senjata tetap tertahan, meskipun terdapat keinginan kuat di dalam negeri Amerika untuk mengakhiri konflik.

Pertanyaan utama yang diajukan Carlson kemudian menjadi pusat monolognya: mengapa Amerika Serikat tidak mampu mengendalikan sekutunya sendiri?

Ia mengutip Joe Kent, seorang pejabat intelijen senior, yang mengundurkan diri dengan menyatakan adanya “sesuatu yang tidak normal” dalam dinamika ini. Perang dimulai atas dorongan Israel, tidak berjalan sesuai harapan, dan kini Amerika kesulitan keluar darinya—juga karena faktor yang sama.

Carlson menolak penjelasan sederhana seperti “kedekatan nilai” atau “dukungan terhadap demokrasi”. Menurutnya, para pengambil keputusan di Washington sepenuhnya menyadari konsekuensi negatif dari arah kebijakan ini. Bahkan, ada pihak di dalam pemerintahan yang berupaya mencegah eskalasi lebih jauh—termasuk skenario ekstrem seperti penggunaan senjata nuklir oleh Israel terhadap Iran, yang ia sebut sebagai potensi bencana global.

Namun, upaya-upaya tersebut, dalam pandangannya, terus dilemahkan. Ia menyatakan secara terbuka bahwa pengaruh Israel telah melampaui batas yang dapat diterima dalam sistem politik Amerika.

Carlson kemudian mengaitkan hal ini dengan sejumlah anomali internal, termasuk penanganan kasus penembakan terhadap Donald Trump pada musim panas 2024. Ia mempertanyakan penutupan cepat penyelidikan sebelum semua jalur diperiksa, serta kegagalan dalam sistem pengamanan presiden. Bagi Carlson, hal-hal ini memperkuat dugaan adanya faktor yang tidak sepenuhnya transparan dalam struktur kekuasaan.

Ia melanjutkan dengan dimensi etis. Jika Amerika mendukung sekutu yang terlibat dalam operasi militer yang menargetkan warga sipil, maka secara langsung atau tidak, Amerika turut bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, dukungan finansial dan militer terhadap Israel dipandang sebagai masalah moral sekaligus strategis.

Solusi yang diajukan Carlson bersifat struktural: mengubah hubungan dengan Israel menjadi hubungan “normal”. Artinya, mengakhiri bantuan militer dan ekonomi dari pemerintah, dan menjadikan dukungan—jika ada—sebagai pilihan individu, bukan kebijakan negara.

Ia menekankan bahwa tidak ada negara lain yang bertindak tanpa batas karena dijamin perlindungan permanen oleh kekuatan yang lebih besar. Kondisi seperti itu, menurutnya, tidak sehat bagi sistem internasional maupun bagi Amerika sendiri.

Carlson juga menyoroti keberadaan kelompok lobi yang memengaruhi kebijakan Amerika. Ia menegaskan bahwa isu ini tidak berkaitan dengan agama, melainkan dengan pola dukungan politik yang mengabaikan kepentingan nasional.

Ia mengkritik keras para analis dan pembuat kebijakan yang mendorong eskalasi tanpa memperhitungkan biaya dan konsekuensi, termasuk gagasan seperti penguasaan wilayah strategis Iran. Dalam pandangannya, ini adalah pola lama yang telah membawa Amerika ke dalam serangkaian konflik tanpa hasil sejak Perang Dunia II.

Kritik tersebut meluas ke sistem politik secara keseluruhan—khususnya praktik mempertahankan figur-figur yang telah berulang kali gagal dalam posisi pengambilan keputusan. Ia bahkan mengusulkan pembatasan terhadap individu dengan loyalitas ganda dalam struktur pemerintahan, dengan alasan potensi konflik kepentingan.

Monolog ini juga menyentuh isu kepercayaan publik. Carlson berargumen bahwa kebohongan yang terus-menerus dalam kebijakan luar negeri telah mengikis kepercayaan masyarakat, dan membuka ruang bagi berkembangnya teori konspirasi.

Ia menutup dengan pernyataan yang merangkum seluruh argumennya: Amerika Serikat harus memulihkan kedaulatannya, menempatkan kepentingan rakyatnya sebagai prioritas utama, dan mengakhiri pola kebijakan yang, menurutnya, hanya menghasilkan krisis yang berulang.

Amerika telah gagal dalam diplomasi sebagaimana ia gagal di medan tempur.

Kegagalan ini akan terus berlanjut hingga akhir, insyaAllah.

Uranium yang gagal mereka rampas dalam operasi #Isfahan—yang mereka tinggalkan dalam keadaan kalah dan pulang tanpa hasil—tidak akan bisa mereka peroleh melalui diplomasi.

Selat yang tidak mampu mereka buka dengan kekuatan militer, tidak akan bisa mereka buka melalui diplomasi.

Rudal yang tidak mampu mereka hancurkan dan lumpuhkan melalui pemboman, tidak akan bisa mereka hentikan melalui diplomasi.

Perlawanan yang tidak mampu mereka kalahkan di medan perang, tidak akan bisa mereka bungkam atau akhiri melalui diplomasi.